Industri bidang property punyai keinginan baru karena Kementerian Keuangan tengah membahas penghilangan pajak rumah elegan, yakni Pajak Penjualan atas Barang Elegan (PPnBM) serta Pajak Pendapatan (PPh) Klausal 22.
Stimulan itu diinginkan bisa kurangi beban ongkos pengembang serta menggerakkan hasrat industri bidang property.
Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) Totok Lucida menjelaskan entrepreneur property sebenarnya telah ajukan permintaan itu semenjak dua bulan kemarin pada Direktorat Jenderal Pajak.
Hingga, penghilangan pajak barang elegan atas property ini diterima baik oleh entrepreneur property. Masalahnya Totok memandang pajak rumah elegan di Indonesia termasuk paling mahal di dunia.
Paling tidak besar pajak yang perlu dibayar oleh customer ialah 42 % dari harga property. Kami usulkan terdapatnya pengurangan pajak agar usaha ini dapat bersaing katanya.
Dalam setiap saat pembelian rumah elegan, customer harus membayar PPnBM sebesar 20 %, PPh dalam klausal 22 sebesar 5 %, Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB) sebesar 5 %, serta PPh sebesar 2,5 %.
Totok mengucapkan syukur kemauan itu diterima positif oleh Kementerian Keuangan. Pada dasarnya, kata Totok, pemerintah tidak keberatan atas keinginan itu.
Totok menjelaskan, mengajukan permintaan pengurangan pajak itu bukan lantaran customer merasakan keberatan membayar pajak.
Tetapi mereka merasakan terdiskriminasi dengan ketentuan pajak yang berlainan daripada dengan property yang tidak masuk barang elegan. Entrepreneur minta terdapatnya penyamarataan pada beban harga lantai kayu pajak rumah elegan.
Sampai kini ada ketidaksamaan. Tetapi, sesudah dihitung oleh Ditjen pajak nyatanya hasilnya tidak relevan (pada penghasilan pajak).
Serta, hasilnya semakin lebih signikfikan jika ada rileksasi PPnBM sebab akan merangsang property tuturnya tempo hari sore.
Country General Manajer Rumah123 Ignatius Untung harus ada tindak lanjut dari pemerintah supaya kebijaksanaan penghilangan PPnBM atau PPh disahkan.
Masalahnya katanya, pengurangan pajak saja tidak menggairahkan usaha property dengan relevan, cuma seputar satu digit pertumbuhannya.
Ditambah lagi, katanya, rangsangan pengurangan pajak termasuk telat semenjak kelesuannya bisa dibaca pada 2015.
Untuk sekarang masalah intinya bukan itu, tapi calon konsumen tidak diedukasi jika investasi porperti itu butuh jadikan prioritas tuturnya.
Menurutnya, generasi milenial condong tidak tertarik untuk berinvestasi pada bidang property karena konsentrasi mereka pada tuntutan pola hidup.
Ditambah lagi, generasi ini bertambah cepat terhubung info mengenai apa yang sedang trend sekarang, salah satunya misalnya travelling atau berekreasi. Unsur kelesuan ini makin banyak pada pergantian prioritas.
Dahulu, kata Untung, yang beli property masih generasi x, yang mana bujukannya cuma mobil. Sesaat generasi Y hadapi banyak bujukan sebab akses info yang tidak terbatas.
Untung memandang Sampai kini property memercayakan investor. Tetapi, investor sekarang sedang lesu, sementera generasi baru tidak diedukasi. Hingga harga asbes jadi ambruk katanya.
Untung setuju dengan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika usaha property dapat menggerakkan multiplier effect dari sisi penciptaan peluang kerja yang lumayan besar.
Masalahnya kata Untung, paling tidak ada 174 industri yang ada di belakang porperti, dari mulai semen, kaca, besi, baja, kayu, serta yang lain. Jika usaha property lesu, tentunya industri itu terpengaruh. “Begitu sebaliknya,” tutur Untung.
Ketentuan PPh 22 atau PPnBM untuk property tertuang dalam Ketentuan Kementerian Keuangan.
Pertama, PMK Nomor 35/PMK.010/2017 yang isiinya, barisan tempat tinggal elegan rumah serta town house dari type non-strata title pada harga jual minimum Rp 20 miliar serta barisan apartemen, kondominium, town house dari type strata title pada harga jual minimum Rp 10 miliar.
Ke-2, beban pajak itu tercatat dalam PMK Nomor 90/PMK.03/2015 yang mengendalikan rumah dan tanah, atau apartemen, kondominium serta semacamnya pada harga jual di atas Rp 5 miliar termasuk jadi barang benar-benar elegan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terus menilai kebijaksanaan itu. Dia mengharap pasar property dapat kembali bergairah. Ditambah dengan terdapatnya kesempatan dampak ganda jika bidang ini berkembang.
Kami akan lihat serta pelajari supaya masih sesuai keperluan fragmen pembangunan property di Indonesia kata Sri Mulyani.
Kepala Tubuh Kebijaksanaan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan bidang property jadi perhatian karena barang property adalah barang yang berbentuk periode panjang.
Diluar itu, rumah berlainan dengan barang mengonsumsi lain sebab sering digunakan untuk menabung atau leverage. Tetapi, beban pajak seringkali dirasakan oleh pemain di pasar primer karena mereka sering membayar pajak ganda.
Sesaat pemain dari bidang sekunder tidak dipakai pajak sebab telah dipakai sekali pada saat penjualan pertama dari pengembang. “Ini yang dikatakan rekan-rekan developer property, jika ini meningkatkan ongkos katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar